Sejumlah penumpang berada di dalam gerbong Kereta Rel Listrik di Stasiun Manggarai, Jakarta (Source : Bisnis.com)
Sore itu, stasiun-stasiun di Jabodetabek dipadati lautan manusia yang lelah namun penuh harap. Ribuan perempuan pekerja kantoran berdesak-desakan di dalam gerbong KRL, dengan tas kerja di pangkuan, sepatu yang mulai terasa berat, dan pikiran yang masih tertinggal pada deadline besok pagi. Bagi mereka, kereta bukan sekadar moda transportasi, melainkan teman setia yang mengantar antara mimpi karier dan tanggung jawab keluarga.
Senin, 27 April 2026, rutinitas biasa itu berubah menjadi tragedi yang mengguncang seluruh negeri. Malam itu, KRL Commuter Line relasi Kampung Bandan – Cikarang sedang berhenti di jalur satu Stasiun Bekasi Timur untuk aktivitas naik-turun penumpang.
Namun nahasnya KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah barat menabrak bagian belakang rangkaian KRL tersebut dengan keras. Tabrakan beruntun ini dipicu oleh rangkaian gangguan sebelumnya, termasuk insiden kendaraan mogok di perlintasan rel di dekat lokasi. Dampaknya 16 perempuan hebat meninggal dunia dan puluhan luka-luka.
Gerbong khusus perempuan di KRL telah diterapkan sejak lebih dari satu dekade lalu sebagai respons terhadap maraknya pelecehan seksual di kereta yang padat. Penempatan di ujung rangkaian dipilih karena alasan operasional, namun pada malam tragis itu justru menjadi titik paling rentan.
Dari Niat Baik ke Polemik
Mengutip dari Kompas, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan usulan agar gerbong khusus perempuan dipindahkan ke bagian tengah rangkaian kereta. Niatnya jelas untuk melindungi kelompok yang dianggap lebih rentan, dengan alasan bahwa posisi ujung rangkaian lebih berisiko dalam kecelakaan.
Meski didasari semangat perlindungan terhadap perempuan, penyampaian usulan tersebut memicu kontroversi luas di masyarakat karena dianggap kurang sensitif dan terlalu reaktif terhadap peristiwa yang baru terjadi.
Kritik pun bermunculan dari berbagai kalangan warganet yang menilai usulan tersebut “tidak nyambung” dengan akar masalah kecelakaan.Perspektif kesetaraan gender menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak atas akses, kesempatan, serta perlindungan yang sama termasuk hak atas transportasi publik yang aman dan layak.
Tragedi ini tidak hanya soal kegagalan teknis atau operasional semata. Namun membuka ruang refleksi mendalam tentang bagaimana kita memahami kesetaraan dan keadilan gender dalam sistem transportasi publik yang seharusnya inklusif dan melindungi semua.
Ketika Equality dan Equity Salah Kaprah Dipahami
Keadilan gender dan kesetaraan gender sering kali disalahpahami sebagai dua konsep yang sama, padahal keduanya cukup berbeda namun saling melengkapi. Dikutip dari Yayasan Kesehatan Perempuan menyebutkan bahwa kesetaraan gender (equality) adalah tujuan akhir di mana laki-laki dan perempuan memperoleh hak, akses, dan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi.
Sementara keadilan gender (equity) adalah proses yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, yakni dengan memberikan perlakuan yang proporsional sesuai kebutuhan dan kerentanan masing-masing kelompok.
Kesetaraan dan keadilan gender juga harus diterapkan dalam konteks penggunaan transportasi umum. Keadilan gender menyoroti bahwa perempuan menghadapi risiko khusus di transportasi publik.
Dimana studi oleh Toni dan Maknunah (2025) menyebutkan bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh sekitar 1 dari 4 perempuan penumpang KRL di Jabodetabek. Data ini menunjukan bahwa perlu adanya tindakan yang diambil untuk melindungi hak mereka beraktivitas dengan aman. Mengutip dari artikel KAI Commuter, kereta khusus wanita (KKW) yang dimulai berlaku pada Agustus tahun 2010 menjadikan wujud komitmen KAI untuk mewujudkan ruang aman bagi perempuan.
Gerbong khusus perempuan, penempatan petugas keamanan, kampanye anti-pelecehan bersama Komnas Perempuan, serta sistem pelaporan yang mudah merupakan contoh nyata kebijakan keadilan gender yang telah berjalan.
Namun, keadilan sejati bukan berarti “menjauhkan” perempuan dari bahaya dengan sekadar memindahkan gerbong ke tengah rangkaian. Gagasan tersebut justru berpotensi mengurangi efektivitas ruang aman dan mengalihkan perhatian dari perbaikan infrastruktur serta penerapan budaya keselamatan yang lebih matang.
Keselamatan transportasi dan keadilan gender harus berjalan beriringan, bukan saling menggantikan. Memindahkan gerbong perempuan tidak otomatis menyelesaikan persoalan kecelakaan, karena akar masalahnya terletak pada infrastruktur, sinyalisasi, dan prosedur operasional kereta yang belum memadai.
Kesetaraan gender menuntut keselamatan yang menyeluruh bagi semua penumpang. Keadilan gender menuntut kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti, bukan solusi “kosmetik” yang hanya terlihat cantik di permukaan. Dengan demikian, marilah kita lebih peduli dalam membaca dan merespons isu gender.
Kesetaraan gender tidak berhenti pada simbol atau perubahan posisi semata, namun mendorong perubahan menyeluruh yang benar-benar melindungi setiap individu tanpa meninggalkan satupun kelompok rentan.
